DAMPAK SISTEM OUTSORCING TERHADAP PEKERJA

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat yang terjadi hampir di semua jenis usaha. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. untuk itu diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga dapat lebih efektif, efisien dan produktif.

Dalam kaitan itulah dapat dimengerti apabila kemudian muncul kecenderungan perusahaan untuk memperkerjakan karyawannya dengan menggunakan sistem kerja outsourcing yaitu menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang tadinya dikelola sendiri dan kegiatan semacam ini semakin marak dilaksanakan perusahaan karena sudah menjadi kebutuhan bagi pelaku dunia usaha.

Namun di sisi lain marak juga unjuk rasa pekerja/buruh menolak penggunaan outsourcing di Indonesia karena banyak disalahgunakan oleh perusahaan.

Lantas bagaimana sesungguhnya penggunaan sistem outsourcing di Indonesia yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra antara pengusaha dan pekerja/buruh. Bagaimana ketentuannya dan adakah manfaatnya? Dan apakah hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 28 D ayat 2?

PEMBAHASAN

Outsourcing adalah Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dari luar lingkungan sendiri (Perusahaan).

Istilah outsourcing dalam pengertian management sumber daya manusia pada sebuah perusahaan ialah memanfaatkan / menggunakan sumber daya manusia di luar lingkungan perusahaan yang bukan karyawan organik untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan di lingkungan perusahaan dengan status kekaryawanan melalui sistem kontrak.

Dalam praktek, kerja kontrak dan outsourcing bukanlah hal baru. Varian kedua model hubungan ketenagakerjaan ini telah dilakukan sejak lama meskipun aturan tentang itu belumlah cukup lengkap diatur, utamanya menyangkut aspek-aspek perlindungan terhadap buruh sebagai kaum yang berposisi lebih lemah. Dalam konteks Indonesia, hal ini telah kian diperkuat sejak awal krisis finansial melanda Asia Tenggara dan Asia Timur di tahun 1997.

“ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” (Pasal 28 D ayat 2)

Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang menjamin upah buruh yang layak untuk penghidupan yang manusiawi sudah banyak sekali. Akan tetapi undang-undang hanyalah secarik kertas di hadapan kekuatan modal yang mengikat kaum buruh. Selain itu, apakah isi undang-undang tersebut telah sesuai dengan kenyatannya?

Begitu mudah semua undang-undang ini diacuhkan dan dimanipulasi oleh yang berkuasa. Misalkan Permenakertrans 17/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang merupakan standar yang dipakai untuk menetapkan Upah Minimum; namun standar versi Rezim SBY-KALLA tersebut dinilai hanya sekedar tipuan. Hal tersebut diperparah dengan Survei “Kebutuhan Hidup Layak” yang sering kali dilakukan dengan asal-asalan oleh dewan pengupahan dan penuh manipulasi sehingga menghasilkan usulan UMK yang murah. Sedangkan kita tahu sendiri kenyataan di lapangan mengenai beberapa kebijakan dan kondisi riil yang hari ini dihadapi kaum buruh, bahwa ketika upah minimum sudah ditetapkan ternyata masih banyak perusahaan yang melanggar kebijakan tersebut dan tidak ada upaya yang serius dalam penanganannya.

Setengah abad lebih bangsa kita telah memproklamasikan kemerdekaannya. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah memang benar bangsa kita benar-benar merdeka? Bisa kita lihat dari persoalan yang ada di lapangan bahwa buruh sampai hari ini belum juga merasakan kemerdekaan. Justru yang terjadi hari ini adalah penjajahan terhadap buruh menjadi semakin parah.

Lembaga outsourcing mengaburkan hubungan industrial antara perusahaan dan buruhnya, terutama adanya ketidakjelasan status sang buruh dan terjadinya saling lempar tanggungjawab antara lembaga penyalur dengan perusahaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Buruh makin mudah diombang-ambingkan dan tidak punya posisi tawar karena tidak ada yang mau mengakui – di antara lembaga  penyalur dan perusahaan – siapa majikan buruh yang sebenarnya.

Secara teknis, gagasan fleksibilitas pasar tenaga kerja memunculkan adanya pihak lain (dalam hal ini perusahaan dan lembaga penyalur/outsourcing) yang mempunyai posisi lebih kuat sehingga  menciptakan hubungan yang subordinatif terhadap pekerja. Selain itu, hal ini memungkinkan adanya pelaku di luar hubungan kerja (yaitu lembaga penyalur/outsourcing) yang mengambil keuntungan dari pihak yang lemah posisinya (yaitu buruh/pekerja), sehingga menggiring situasi menjadi makin buruk.

Penggunaan buruh kontrak ini meluas pada industri yang seharusnya tidak menggunakan buruh  dengan status kontrak sesuai dengan syarat formil maupun materiil Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu (PKWT). PKWT sebenarnya bisa dilakukan untuk paling lama dua tahun, akan tetapi  dapat diperpanjang dan diperbaharui. Perpanjangan PKWT dapat dilakukan hanya satu kali untuk  paling lama satu tahun. Namun, dalam kasus buruh kontrak ini, PKWT selalu dilanggar. Tidak ada jaminan keamanan kerja bagi para buruh, dan terlebih lagi biasanya gaji dan benefit buruh kontrak lebih rendah dari buruh tetap.

Gagasan fleksibilitas pasar tenaga kerja bisa dilihat sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan hak kerja sebagai Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh. Adalah hak mutlak setiap manusia untuk bebas dari rasa takut (free of fear) dan bebas dari kekurangan (free of want).
Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang menjamin upah buruh yang layak untuk penghidupan yang manusiawi sudah banyak sekali. Akan tetapi undang-undang hanyalah secarik kertas di hadapan kekuatan modal yang mengikat kaum buruh.

Timbulnya permasalahan pada praktek outsourcing, sementara belum tersedia perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mengatur tentang hal tersebut.

MANFAAT OUTSOURCING:

BAGI PEMERINTAH:

Mengembangkan & mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;

Pembinaan & pengembangan kegiatan koperasi & UKM;

Mengurangi beban Pemerintah kota dalam penyediaan fasilitas umum (transportasi, listrik, air & pelaksanaan ketertiban umum).

BAGI MASYARAKAT & PEKERJA:

Aktivitas industri di daerah akan mendorong kegiatan ekonomi penunjang dilingkungan masyarakat (pasar, warung, sewa rumah/kamar, transportasi dll);

Mengembangkan infrastruktur sosial masyarakat, budaya kerja, disiplin & peningkatan kemampuan ekonomi;

Mengurangi pengangguran & mencegah terjadinya urbanisasi;

Meningkatkan kemampuan & budaya berusaha dilingkungan masyarakat.

BAGI INDUSTRI:

Mengurangi beban keterbatasan lahan untuk pengembangan perusahaan di kawasan industri;

Meningkatkan fleksibilitas dalam pengembangan produk baru & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan produk baru & teknologi;

Produk yang sudah stabil & menggunakan teknologi lama bisa dikembangkan di perusahaan mitra (outsourcing);

Meningkatkan daya saing perusahaan dengan effisiensi penggunaan fasilitas & teknologi yang berkembang pesat.

Sistem kontrak tentunya ditentang oleh buruh sebab membawa dirinya dalam ketidakpastian masa depan. Agar pertentangan tersebut tidak merepotkan pengusaha, maka perlu dibuat sistem dan alat untuk memperkuat berjalannya sistem kontrak. Sistem dan alat tersebut adalah system outsorcing berikut lembaganya. Setelah sistem kontrak berlaku, perusahaan utama yang akan berproduksi memerintahkan perusahaan outsorcing untuk menyediakan tenaga kerja yang nantinya harus tunduk pada sistem kontrak. Penundukkan itu dilakukan melalui kesepakatan bahwa pihak perusahaan yang membutuhkan buruh milik perusahaan outsorcing boleh mengakhiri masa kerjanya dalam waktu yang ditentukan sesuai kebutuhan (sewaktu-waktu sesuai perjanjian kontrak). Sebagai imbalannya, lembaga penyalur tersebut mendapat management fee.

Selain sistem kontrak, outsorcing juga bisa mengontrol tuntutan upah tinggi oleh si buruh. Buruh bekerja mengharapkan imbalan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya (sebesar-besarnya). Pengusaha sebisa mungkin memberikan imbalan sekecil-kecilnya untuk menekan biaya produksi. Perbedaan kepentingan menimbulkan gesekan. Antar buruh kemudian berserikat dan menentang majikan. Meladeni tuntutan itu mengakibatkan pengusaha membuang energi dan waktunya untuk mencetak keuntungan. Agar pertentangan tersebut tidak membebani pengusaha, dibutuhkan pihak ketiga untuk mengurusnya. Pihak ketiga tersebut adalah lembaga penyalur tenaga kerja.

Lembaga penyalur tenaga kerja tersebut dibentuk untuk berhadap-hadapan bila buruh mempermasalahkan upahnya. Namun, apabila ia mau mempermasalahkanpun, tiada ruang. Sebab, si buruh telah menandatangani sistem kontrak di awal kerjanya, ia sudah tak ada waktu lagi untuk bisa menuntut kenaikan upah. Masa kerja yang ditentukan selesai, maka tak ada relasi lagi bagi buruh untuk berharap lebih.

Sistem outsorcing merupakan senjata ampuh agar buruh tidak berkutik. Kebergantungan Buruh Sejak awal, mesin pencetak profit (baca: perusahaan) membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjalankan mesin-mesin produksinya. Sejak itu pula, dilakukan upaya untuk menciptakan tenaga kerja. Melalui proses panjang, dilancarkanlah sistem ekonomi uang. Uang dipakai sebagai alat tukar dalam segala bidang. Dampak yang hingga kini dirasakan, adalah kebergantungan manusia terhadap uang. Uang tidak hanya telah menjadi alat untuk menukar kemewahan hidup tetapi bahkan telah menggantikan tujuan manusia untuk sekedar hidup. Untuk sekedar bisa hidup, masusia hanya membutuhkan makan, pakaian dan termpat tinggal ala kadarnya. Namun untuk memenuhi sekedarnya pun, sekarang membutuhkan duit.

Dalam praktek di mancanegara, pengelola bisnis outsourcing telah menjadi salah satu model yang terus dikembangkan karena terbukti bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi perusahaan.
Gelombang besar kecenderungan bisnis outsourcing di dunia, sejauh ini lebih banyak dinikmati oleh negara-negara yang dari sisi regulasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) telah siap. India misalnya, menerima limpahan bisnis outsourcing dari perusahaan-perusahan besar Amerika. Sebuah studi terbaru mengungkapkan, India mempunyai potensi yang cukup besar terhadap jasa pelayanan outsourcing di berbagai bidang termasuk hukum dan IT dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan bisnis outsourcing selain mengatasi tingginya angka pengangguran, para pekerja merasa lebih bangga bekerja sebagai profesional di perusahaan multinasional dengan penghasilan yang jauh lebih besar.

Dalam kaitannya dengan status karyawan outsourcing yang sering dipermasalahkan karena sifatnya kontrak kerja, seharusnya dapat dicermati dengan bijaksana. Apapun bentuk status hubungan kerjanya selama hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perudangan yang berlaku maka tidak harus dipermasalahkan karena tidak semua jenis pekerjaan merupakan bisnis inti perusahaan tetapi ada pekerjaan yang jenisnya merupakan kegiatan penunjang.
Oleh karena itu outsourcing menjadi salah satu solusi untuk memperluas kesempatan kerja, menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Secara alamiah manusia tentunya akan memperjuangkan status hubungan kerjanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi biarkan outsourcing menjadi salah satu pilihan pekerjaan daripada tidak bekerja sama sekali.
Di samping manfaat tersebut di atas, program outsourcing dimaksudkan juga untuk mengembangkan kemitraan usaha sehingga satu perusahaan tidak mengusai suatu kegiatan insustri dari hulu ke hilir. Dengan demikian diharapkan akan terjadi pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat dimana kegiatan industri tidak hanya terpusat di perkotaan tetapi juga merata sampai ke daerah-daerah yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengembangan kegiatan usaha kecil menengah dan koperasi. Oleh karena itu pemerintah sebagai regulator memegang peranan penting untuk menumbuh-kembangkan bisnis outsourcing yang sehat dan bagi provinsi Sumatera Utara, bisnis ini ternyata sejalan dengan visi misi Gubsu untuk menjadikan rakyat tidak bodoh/miskin karena menganggur yang jumlahnya masih cukup tinggi mencapai lebih kurang 600.000 orang. Dengan demikian, ada 3 pihak yang akan mendapatkan manfaat dari kegiatan bisnis outsourcing yaitu pemerintah, perusahaan/industri, dan masyarakat/pekerja.
MENUAI KONTROVERSI
Meskipun bisnis outsourcing sudah menjadi trend global dan menjadi kebutuhan dunia usaha, namun keluarnya peraturan tentang outsourcing menuai kontroversi, yaitu mengundang perdebatan menyangkut kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Memang setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra. Kalangan pengusaha menyambut baik diberlakukannya sistem outsourcing, namun kalangan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) menolak kehadiran regulasi tersebut, karena dalam praktek sehari-harinya banyak disalahgunakan oleh perusahaan yang merugikan pekerja/buruh.
Penolakan dari kalangan pekerja/buruh selalu dilakukan dengan aksi unjuk rasa/demo buruh, menuntut kepada pemerintah agar mencabut pemberlakuan ketentuan outsourcing karena dianggap sebagai perbudakan gaya baru atau perusahaan dagang manusia. Banyak juga praktek-praktek outsourcing dilakukan perusahaan dengan sengaja mempekerjakan buruh pada pekerjaan-pekerjaan pokok perusahaan untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat-syarat kerja di bawah ketentuan perudang-undangan dari yang seharusnya diberikan sesuai dengan hak-haknya.
Memang diakui bahwa ketentuan tentang outsourcing yang diatur dalam UUK masih mempunyai kelamahan, belum memberikan batasan yang jelas mengenai klarifikasi mana pekerjaan utama (core business) dan mana pekerjaan penunjang perusahaan (non core business) yang merupakan dasar daripada pelaksanaan outsourcing sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi.
Interpretasi yang diberikan oleh Undang-undang masih sangat terbatas dibanding dengan bentuk-bentuk pengelolaan usaha yang sangat bervariasi dan kebutuhan dunia usaha dalam penggunaan outsourcing yang semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan yang senantiasa dapat berubah dan berkembang secara dinamis.
Oleh karena itu, kelemahan daripada ketentuan outsourcing tersebut sebaiknya disempurnakan dengan lebih memperjelas/merinci apa yang menjadi ciri-ciri kegiatan utama dan bukan utama sehingga menjadi jelas implementasinya di perusahaan yang dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan melindungi kepentingan pekerja.


KESEPAKATAN BERSAMA

Mengingat pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan belum dapat menjawab semua permasalahan outsourcing yang begitu luas dan kompleks yang akhirnya menimbulkan pro dan kontra, namun peraturan menetapkan bahwa ada jenis-jenis pekerjaan yang dapat dioutsource, maka yang perlu diperjelas adalah mana jenis pekerjaan yang utama dan yang bukan utama dan kemudian secara internal disepakati pengusaha dan pekerja atau SP/SB.
Sementara menunggu ketentuan outsourcing yang revisi dan peraturan pelaksanaannya sedang dipersiapkan pemerintah untuk menjawab permasalahan yang ada, maka secara internal yang dapat menentukan mana pekerjaan utama dan bukan pekerjaan utama adalah perusahaan itu sendiri. Bersama dengan tim manajemen perusahaan, menetapkan skema proses suatu barang maupun jasa untuk menentukan mana pekerjaan utama dan diluar itu berarti pekerjaan bukan utama yang dapat dioutsource.
Selanjutnya untuk menyamakan persepsi perlu dikomunikasikan secara bipartit dengan pekerja/buruh (SP/SB) sebagai mitra kerja pengusaha, untuk kemudian dibuat Surat Keputusan oleh manajemen dan supaya mendapat legalisasi hukum yang kuat dibuat Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pengguna dan perusahaan outsourcing yang memuat proses kerja outsourcing sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dan Perjanjian Kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh yang memuat syarat-syarat kerja dan perlindungan kerja menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak, kemudian didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan untuk mendapat pengesahan dan menjadi alat bukti yang kuat apabila kelak terjadi permasalahan atau perselisihan hubungan industrial.

KESIMPULAN

Meskipun bisnis outsourcing sudah menjadi trend global dan menjadi kebutuhan dunia usaha, namun keluarnya peraturan tentang outsourcing menuai kontroversi, yaitu mengundang perdebatan menyangkut kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Memang setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra. Kalangan pengusaha menyambut baik diberlakukannya sistem outsourcing, namun kalangan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) menolak kehadiran regulasi tersebut, karena dalam praktek sehari-harinya banyak disalahgunakan oleh perusahaan yang merugikan pekerja/buruh.

Namun disamping itu pula, untuk menjamin terlaksananya sistem kerja outsourcing, disamping perusahaan pengguna mengawasi terlaksananya kegiatan outsourcing, namun yang paling penting adalah pengawasan dari instansi ketenagakerjaan sesuai dengan kompetensinya yang selama ini pengawasannya masih sangat lemah sehingga banyak dijumpai pelanggaran di perusahaan yang merugikan pekerja/buruh.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.theoutsourcingonline.com

http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=5594

http://www.mediabersama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2222:benarkah-indonesia-sudah-merdeka&catid=932:pandangan&Itemid=110

http://hariansib.com/?p=107609

http://bintang-ks.co.id/kegiatan-outsourcing.htm

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s